SURAT PERMOHONAN KEGIATAN DIKLAT

PT. HARAPAN SENTOSA

Jalan Raya Merdeka Timur No. 25 A Jakarta Timur

Telp. (021) 60451112 Fax. (021) 60451113email : harapansentosa@yahoo.co.id

Nomor             : 011/HS/DK/I/16                                                        27 Januari 2016

Lampiran         : 1 Bendel

Perihal             : Permohonan Kegiatan Diklat

PT. Persada Taruna Training

Jln. Letjen. Suprapto 34

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami dari bagian Manager Kepegawaian PT. Harapan Sentosa dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami meminta ijin kepada bagian personalia PT. Persada Taruna Training untuk permohonan mengikuti kegiatan diklat pengelolaan sumber daya manusia bagi 25 orang pegawai kami. Yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal  : Sabtu, 30 Januari 2016

Waktu             : Pukul 09.00 WIB - Selesai

Tempat            : Aula Utama Lantai 2

Acara               : Kegiatan Diklat Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Untuk mempermudah kegiatan,dengan ini kami lampirkan beberapa data diri kami yang akan mengikuti kegiatan diklat pengelolaan sumber daya manusia. Kami harap ijin untuk melaksanakan diklat tersebut diberikan agar kegiatan diklat dapat diikuti dengan baik oleh para pegawai kami.

Atas perhatian dan ijin Saudara,kami ucapkan terima kasih.

                                                                                                            Hormat kami,

PT. Harapan Santosa

Rizky Ardiansyah, SH.

Manager Kepegawaian

PT. HARAPAN SENTOSA

Jalan Raya Merdeka Timur No. 25 A Jakarta Timur

Telp. (021) 60451112 Fax. (021) 60451113email : harapansentosa@yahoo.co.id

DATA DIRI PEGAWAI

PT. HARAPAN SENTOSA

No.	Nama Pegawai	Tempat Tanggal Lahir
1.	Adinda Rusdiani Putri	Jakarta, 01 Agustus 1998
2.	Afrioni Shela	Malang, 21 Juni 1997
3.	Amalia Farizkya Ananda	Banyuanyar, 23 Mei 1998
4.	Ananda Mustika Hapsari	Bandung, 23 Juni 1997
5.	Arlinda Kumalaningrum	Pajang, 05 Mei 1997
6.	Dian Andanita	Colomadu, 28 Januari 1999
7.	Estu Rahayu	Mojosongo, 11 Juli 1999
8.	Femi Ardiani	Mojosongo, 13 September 1998
9.	Ferdania Muzanah	Surakarta, 10 November 1998
10.	Ferdian Eka	Semarang, 10 Oktober 1997
11.	Firda Maryani	Boyolali, 04 Feberuari 1999
12.	Kristian Tristian	Cilegon, 07 Desember 1998
13.	Kristina Ika Mulyawati	Jakarta, 23 Maret 1999
14.	Lestari	Boyolali, 12 April 1997
15.	Mutia Ning Tiara	Mojosongo, 08 Mei 1997
16.	Muhammad Abdul Hadi	Surakarta, 17 Oktober 1998
17.	Muhammad Daffa Dinaya	Jakarta, 22 Desember 1997
18.	Nurinda Ratna Sari	Boyolali, 30 Mei 1997
19.	Nur Rohman Ikhlas	Sukoharjo, 01 Januari 1997
20.	Restu Amalia	Colomadu, 27 Maret 1998
21.	Restu Ganal	Jepara, 26 Maret 1996
22.	Riczad Purbono	Jakarta, 16 Februari 1998
23.	Reza Fauzi Augusdi	Surakarta, 31 Agustus 1998
24.	Krismon Aji Wirawan	Jepara, 12 April 1998
25.	Zulfa Wahyu Wijaya	Surakarta, 01 Desember 1998

                                                                                                            Jakarta, 27 Januari 2016

PT. Harapan Santosa

Rizky Ardiansyah, SH.

Manager Kepegawaian

CUTI

Cuti Diluar Tanggungan Negara Pegawai Negeri Sipil

Dasar Uu No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo UU Nomor 43 Tahun 1999 PP Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil SE Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS

1. CLTN bukan hak, oleh sebab itu permintaan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti. Pertimbangan Pejabat yang bersangkutan didasarkan untuk kepentingan dinas.

2. PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan CLTN untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1(satu) tahun apabila ada alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

3. CLTN hanya dapat diberikan dengan SK Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

4. Permintaan perpanjangan CLTN yang diajukan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum CLTN berakhir.

5. PNS yang menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi.

6. Selama menjalankan CLTN tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS

7. PNS yang telah selesai menjalakan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Pimpinan Instansi induknya

8. Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari PNS yang telah selesai menjadlankan CLTN berkewajiban:

a. Menempatkan dan memperkerjakan kembali apabila ada lowongan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BKN

b. Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan isntansi induk melaporkan kepada kepala BKN untuk kemungkinan disalurkan penempatannya pada instansi lain.

c. Apabila Kepala BKN tidak dapat menyalurkan penempatan PNS tersebut, maka Kepala BKN memberitahukan kepada Pimpinan Instansi induk agar memberhentikan PNS dengan hak-hak akepegawaian menurut peraturan perundnag-undangan yang berlaku.

9. Khusus bagi CLTN untuk persalinan, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Permintaan CLTN tidak dapat ditolak

b. PNS yang menjalankan CLTN tidak dibebaskan dari jabatannya, atau dengan kata lain, jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain.

c. Tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN.

d. Lamanya cuti sama dengan lamanya cuti bersalin yakni 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

e. Selama menjalankan CLTN tersbeut tidak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Syarat-syarat Mengajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara

Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara.

Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.

Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.

PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

PNS yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, maka:

o Apabila ada lowongan ditempatkan kembali.

o Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepalan Badan Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain.

o Apabila penempatan yang dimaksud tidak mungkin maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

1. Cuti di luar tanggungan negara Dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi yang penting dan mendesak.
2. Cuti di luar tanggungan negara Diberikan untuk paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 tahun.
3. PNS dapat diberikan Cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan anak ke empat dan seterusnya selama tiga bulan.
4. PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara dibebaskan dari jabatannya kecuali cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi
5. Selama menjalankan cuti, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.
6. Cuti di luar tanggungan negara diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai dengan alasan-alasannya.
7. Pejabat yang berwenang dapat menolak atau mengabulkan permohonan cuti sesuai pertimbangan yang didasarkan untuk kepentingan dinas karena cuti di luar tanggungan Negara adalah bukan hak.
8. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari BKN.
9. PNS yang ingin memperpanjang cuti, harus mengajukan permintaan perpanjangan cuti secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya.
10. Penerbitan keputuan perpanjangan Cuti, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala BKN
11. Permohonan atau perpanjangan cuti, diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan cuti atau sebelum pelaksanaan cuti berakhir.

SYARAT PENGAJUAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

1. Permohonan Cuti diluar tanggungan Negara kepada Bupati
2. SK awal s/d akhir
3. Photo Copy Karpeg
4. Photo Copy SK Konversi Nip
5. DP3 dua tahun terakhir